INEWSCIAMIS.Com— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis resmi menjalin kerja sama dengan Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Ciamis-Pangandaran melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Senin (11/05/2026).
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, serta keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan itu menandai komitmen bersama antara lembaga pengawas pemilu dan organisasi kepemudaan perempuan untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin, menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga formal semata. Menurutnya, pengawasan demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya generasi muda dan organisasi perempuan, agar sistem demokrasi benar-benar hidup di tengah masyarakat.
“Konsolidasi demokrasi di Ciamis bukan hanya tanggung jawab stakeholder formal, tetapi harus menjadi gerakan bersama. Karena itu, kami membangun kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan perempuan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif,” ujar Jajang.
Ia menjelaskan, pengawasan demokrasi tidak hanya dilakukan saat pemungutan suara, tetapi dimulai sejak tahapan pencegahan, pemutakhiran data pemilih, hingga proses pelaksanaan pemilu di lapangan. Oleh sebab itu, keterlibatan generasi muda dinilai sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan.
Bawaslu juga membuka ruang bagi kader muda untuk ikut terlibat langsung dalam pengawasan demokrasi melalui program relawan dan volunteer pengawasan partisipatif. Bahkan, peluang menjadi Pengawas Kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS disebut terbuka bagi generasi muda ketika proses rekrutmen dilaksanakan.
Sementara itu, Wakil Ketua II Bidang Eksternal KOPRI PC PMII Ciamis-Pangandaran, Intan Nur Permatasari, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan muda dalam pendidikan politik dan pengawasan demokrasi.
Menurutnya, perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta demokrasi, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai penggerak pendidikan politik masyarakat serta penjaga nilai-nilai demokrasi, baik di ruang sosial maupun ruang digital.
“Hari ini demokrasi tidak hanya berlangsung di TPS, tetapi juga di ruang digital dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu perempuan muda perlu diperkuat dalam literasi politik, pengawasan partisipatif, dan pendidikan demokrasi,” ungkap Intan.
Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan politik perempuan, pengawasan demokrasi berbasis kampus dan desa, literasi digital, kaderisasi pengawas partisipatif, hingga penguatan demokrasi inklusif dan perlindungan perempuan dalam ruang politik.
Kerja sama ini juga sejalan dengan kebijakan Bawaslu RI terkait pengawasan inklusif serta perlindungan perempuan dari kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender di ruang politik.
Melalui sinergi tersebut, Bawaslu dan KOPRI PMII berharap mampu melahirkan gerakan pendidikan demokrasi yang lebih luas, progresif, dan berkelanjutan, dengan perempuan serta generasi muda sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.***
